Ojek Online Ngetem Sembarangan, Siap-Siap Diderek

Pemerintah DKI Jakarta menguji coba pengaturan titik antar-jemput ojek berbasis aplikasi di kantor pemerintah mulai pekan ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan ojek online yang menurunkan atau menjemput pe numpang di sembarang tempat bakal diderek petugas.

“Kendaraan mereka baru bisa diambil lagi setelah pemiliknya membayar retribusi Rp 500 ribu melalui Bank DKI,” kata Andri di Jakarta, Kamis lalu. Andri merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi sebagai dasar hukum untuk menindak tegas ojek online yang berhenti untuk menunggu penumpang (ngetem) di sembarang tempat. “Ini berlaku untuk semua pelanggar, baik ojek atau bukan,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aturan titik antar-jemput ojek online berlaku di 425 gedung milik pemerintah DKI. Anies telah meminta pengelola gedung memberitahukan aturan itu, pekan lalu. Kriteria lokasi antarjemput, antara lain, tidak boleh berada di trotoar dan jalan raya. Gubernur pun menegaskan bahwa titik antar-jemput itu tak ditujukan sebagai pangkalan ojek. “Intinya, tidak boleh mengganggu lalu lintas pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan,” kata dia.

Menurut Anies, uji coba aturan titik antar-jemput itu berfokus pada pagi dan sore hari, bersamaan dengan jam masuk dan pulang pegawai. Hasilnya bakal dievaluasi Dinas Perhubungan sebagai acuan pembuatan dasar hukum, seperti instruksi gubernur. “Instruksi tidak akan dikeluarkan tanpa data dan pengujian di lapangan,” kata dia. Lebih jauh, Andri menerangkan bahwa pengaturan titik antar-jemput ojek daring berlaku di semua kantor milik pemerintah DKI.

Pengemudi hanya bo leh mengantar atau menjemput penumpang di titik yang ditentukan pengelola gedung. “Utamanya di titik dekat pos keamanan,” kata dia. Pengawasan atas pengendara ojek daring diserahkan kepada masing-masing pengelola gedung. Mereka juga harus memastikan area di sekitar gedung tak menjadi tempat mangkal pengemudi ojek. Pengaturan titik antarjemput ojek online telah berlaku di kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Di sana, pengemudi ojek yang penumpangnya belum muncul harus memutar dan tidak boleh menunggu di bahu jalan. “Tidak boleh ngetem. Dia harus memutar sampai penumpangnya da tang,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Tamo Sijabat. Menurut Tamo, aturan yang sama berlaku di kantor kecamatan dan kelurahan. Penjagaan di kantor kecamatan lebih intensif dibanding di kelurahan. Sebab, di kecamatan ada gerai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selalu ramai pengunjung.

Di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, di sepanjang bahu jalan di sisi trotoarnya telah dipa sangi barikade. Penghalang itu membuat pengemudi ojek yang mencoba ngetem diprotes pengendara lain karena kendaraannya semakin ke tengah jalan. Selain di kantor-kantor pemerintah, menurut Andri, larangan mangkal berlaku di puskesmas, rumah sakit umum daerah, gelanggang olahraga, dan gedung lain yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitas publik. Selanjutnya, pembatasan lokasi antar-jemput ojek daring akan diterapkan di terminal dan stasiun.

Sebab, menurut Andri, trotoar di kedua tempat itu kerap menjadi area penumpukan ojek daring. Di Stasiun Tanah Abang, misalnya, ojek da ring memenuhi sepanjang trotoar stasiun sampai ke Jalan Jatibaru Raya yang mengarah ke Jalan Kebon Sirih.