Categories
News

Suami Divonis Penjara Seumur Hidup karena Bunuh Istri Bagian 2

Pembunuhan diduga dilatarbelakangi cekcok lantaran Letty menuntut cerai karena tak kunjung dikaruniai anak setelah mereka lima tahun menikah. Dua jam setelah menghujani istrinya dengan peluru tajam, Ryan membonceng ojek, lalu menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya sambil membawa dua pucuk pistol.

Dia dituntut dengan Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ryan juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api tanpa Izin. Mohammad Rifai, pengacara Ryan, belum memutuskan akan mengajukan permohonan banding atau menerima vonis hakim. Meski begitu, Rifai bersyukur atas vonis penjara seumur hidup tersebut.

Categories
News

Suami Divonis Penjara Seumur Hidup karena Bunuh Istri

Ryan Helmi, suami Letty Sultri, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemarin, karena membunuh istrinya sendiri dengan enam tembakan pada 9 November 2017. Bahkan Hakim menilai Ryan, yang berprofesi sebagai dokter seperti Letty, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana.

Menurut ketua majelis hakim Puji Harian, fakta yang memberatkan Ryan adalah penembakan terhadap Dokter Letty tergolong sadistis. Apalagi korban tak lain adalah istri terdakwa, yang seharusnya dilindungi dan disayangi. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain dia bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum.

“Terdakwa diputuskan tetap di dalam penjara dan dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup,” kata Puji Harian ketika membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ryan membunuh Letty dengan enam kali tembakan pistol pada Kamis, 9 November 2017, sekitar pukul 14.00 WIB. Kala itu, Letty sedang bekerja di Klinik Azzahra, Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

Categories
News

ANCAMAN BUAT SI GANTENG EDWARD

D I yang memerankan Vivian, si pe lacur jalanan, dan Richard Gere yang memainkan Edward, si Prancis, tak ada Julia Robertspengusaha tajir. Keduanya tak dipertemukan di suatu malam di daerah lampu merah metropolitan yang sibuk, untuk kemudian saling jatuh cinta. Dongeng Cinderella dalam film Pretty Woman yang kebetulan dirilis pada pengujung Maret 25 tahun silam itu tak akan terjadi di Prancis bukan karena hal tersebut tidak realistis. Tapi karena parlemen Prancis baru saja meloloskan sebuah undang-undang yang menyimpan semangat menghabisi pelacuran sampai ke akarnya.

Pertemuan di atas jadi mustahil karena negara telah ikut campur. Majelis Rendah meloloskan undang-undang itu dengan 64 suara setuju, 11 abstain, dan 12 menolak, Rabu dua pekan lalu. Jika mengetahui perkembangan ini, si ganteng Edward tentu tidak akan berani mengendarai mobil sportnya di daerah pelacuran. Hukum Prancis memandang pelanggan, dan bukan pelacur, sebagai biang kerok profesi tertua di dunia ini. Jika ketahuan, pengguna jasa pelacuran akan dikenai denda 3.750 euro atau setara dengan Rp 56,4 juta. Sementara itu, Vivian barangkali sudah angkat kaki dari dunia tersebut karena negara membantunya melanjutkan kuliah. Undang-undang yang baru menempatkan pelacur sebagai korban. Dan pemerintah Prancis tengah menggodok program khusus untuk mengeluarkan para pelacur dari profesi yang melibatkan para germo serta kerap kali mafia itu, seraya menyediakan dana 4,8 juta euro (kira-kira Rp 71,3 miliar).

”Ini suatu revolusi di Prancis, karena mereka telah dikriminalisasi sepanjang 76 tahun,” kata Gregoire Thery, sekretaris jenderal organisasi nirlaba Mouvement du Nid. Menurut Kantor Pusat Penanggulangan Perdagangan Manusia, di negeri itu terdapat 30-37 ribu pekerja seks, 85 persen dari mereka merupakan korban perdagangan manusia. Kebanyakan pelacur di Prancis adalah pendatang yang berasal dari Bulgaria, Rumania, Nigeria, Kamerun, dan Cina. Pemerintah Prancis berjanji memberikan izin tinggal dan kerja buat mereka yang akan meninggalkan profesi pelacur. Selama ini banyak pekerja seks yang tak memiliki izin tinggal dan kerja di sana. Di mata Thery, uang dari para pelanggan itulah yang jadi penggerak utama pasar pelacuran.

Kriminalisasi para pelanggan, dia yakin, akan membuat pasar seks Prancis tidak menarik lagi bagi para germo dan pelaku perdagangan manusia. Angka perdagangan manusia di Prancis, Jerman, Spanyol, dan Australia, menurut organisasi nonpemerintah Asosiasi Femme & Libre, langsung melonjak ketika prostitusi dilegalisasi—tapi kesejahteraan para pelacur memburuk. ”Para anggota parlemen akhirnya memutuskan ’kita tidak boleh’ meregulasi kriminalitas ini, seperti kita tak boleh meregulasi pembunuhan atau perbudakan,” ujar Presiden Femme & Libre, Yael Mellul. Dua tahun lebih Maud Olivier, anggota parlemen dari Partai Sosialis, memperjuangkan hukum yang diilhami peraturan anti-pelacuran Swedia ini. Berkali-kali perdebatan di Senat menemui jalan buntu. Senat, yang didominasi anggota partai-partai kanan, selalu menolak rancangan undangundang yang diajukan sampai sebuah pemungutan suara mengesahkan rancangan itu. Undang-undang ini mengoreksi undang-undang tahun 2003, yang mengganjar para pelacur dengan hukuman. Di Swedia, sejak undang-undang itu (Sex Purchase Law) diberlakukan pada 1 Januari 1999, terjadi perubahan besar. Persentase prostitusi jalanan di Swedia menurun tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Termasuk prostitusi di jalanan, di rumahrumah bordil, hotel, ataupun apartemen yang transaksinya dilakukan langsung atau tidak langsung, juga yang ditawarkan lewat iklan di Internet. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tahun lalu, Indonesia bisa belajar dari keberhasilan Swedia dalam menekan permintaan prostitusi hingga 80 persen. Akibatnya, penawaran tindakan prostitusi pun turun hingga 75 persen. ”Kendati untuk mendapatkan cara yang tepat Swedia pun melakukan revisi undang-undang antiprostitusi sebanyak tiga kali,” katanya. Meski begitu, pada hari pengesahan undang-undang itu, 60-an pekerja seks di Paris melancarkan protes keras. Hukum yang protektif terhadap pelacur ini akan mengurangi pelanggan mereka secara drastis. Salah satu spanduk mereka berbunyi: ”Jangan bebaskan saya, biar saya urus diri sendiri”

Categories
News

TERIMPIT PERANG,JADI KORBAN

Kota Bunga – SERANGAN hantam tepat di siang bo long. Tidak hanya satu, tapi dua bom meledak berurut an, mengenai sebuah pasar bom itu meng- – – di Desa Mastaba di Provinsi Hajja, Yaman Utara. ”Pasar saat itu ramai pengunjung,” kata Khaled Hassan Mohammadi, 21 tahun, penjual tepung yang selamat dari ledakan bom. Mohammadi masih mengingat serangan pada 15 Maret lalu itu. Saat itu warga lalu-lalang berbelanja di pasar yang terletak 48 kilometer dari perbatasan Arab Saudi tersebut. Seperti hari-hari biasa, suasana pasar hiruk-pikuk dan cukup bising karena suara gemuruh generator listrik serta sepeda motor yang melintas. ”Saya tidak mendengar suara pesawat,” ucapnya. Sekitar pukul 12 siang, bom pertama menghantam beberapa toko. Orang-orang langsung kocar-kacir. Di tengah kepanikan, bom kedua meledak beberapa menit kemudian, tak jauh dari lokasi pertama.

Mohammadi selamat karena toko tempat ia berjualan terletak agak jauh dari dua lokasi ledakan. ”Saya melihat tubuh orang-orang yang hancur. Tanpa kepala, tanpa tangan, tidak dapat dikenali lagi,” ujarnya, seperti dilaporkan The Intercept. Seperti Mohammadi, nasib Muhammad Mustabani juga mujur. Pria ini pasti kehilangan nyawa andai kata berdiri beberapa meter lebih dekat dengan titik ledakan. ”Kaki saya terluka di sini,” tuturnya sambil menunjuk luka di kaki kanannya yang patah. Mustabani tergolek di rumah sakit dengan dua pipa aluminium terpasang dari paha hingga betis. Koalisi Arab Saudi bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 97 orang, termasuk 25 anak-anak, itu.

Lembaga pegiat hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), menganggap pengeboman terhadap pasar di Mastaba merupakan serangan paling mematikan sejak koalisi Saudi terlibat dalam perang saudara di Yaman. Riyadh mengklaim serangan itu menewaskan 10 milisi Houthi—sasaran mereka dalam konflik Yaman. Namun, menurut HRW, pengeboman terhadap pasar jelas melanggar hukum internasional. ”Serangan tak pandang bulu adalah kejahatan perang. Kematian warga sipil harus dihindari,” ucap Joe Stork, Wakil Direktur HRW untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara

Categories
News

Pencucian Uang, Najib Razak Terancam 15 Tahun Bui

KUALA LUMPUR — Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendapat dakwaan tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi, kemarin, Najib didakwa dengan tiga tuduhan pencucian dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar Rp 150 miliar) dari SRC International, bekas unit usaha 1MDB, ke rekening bank pribadinya. Seperti dilansir Free Malaysia Today, menurut dakwaan terbaru, Najib diduga menerima transfer dana sebesar 27 juta ringgit (sekitar Rp 94 miliar) pada 24-29 Desember 2014. Dalam periode yang sama, dia juga menerima 5 juta ringgit (sekitar Rp 17 miliar) dan 10 juta ringgit (kurang-lebih Rp 35 miliar) pada 10 Februari 2015 hingga 2 Maret 2015. Jika terbukti bersalah, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anti-Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terorisme, dan Hasil dari Kegiatan yang Melanggar Hukum, Najib, 64 tahun, diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Najib juga bisa dikenai denda maksimal lima kali uang ilegal yang diterimanya.

Wakil jaksa penuntut umum Hanafiah Zakaria mengajukan dakwaan baru dengan tiga tuduhan pencucian uang. Sebelumnya, saat diajukan ke pengadilan pada awal Juli lalu, Najib dituduh dengan empat tuntutan, yakni tiga tuntutan pidana dan satu tuntutan penyalahgunaan wewenang. Semua tuduhan itu berkaitan dengan perannya dalam kasus megakorupsi 1MDB. Dalam persidangan pada Juli lalu, Najib tidak ditahan karena mengajukan uang jaminan 1 juta ringgit (Rp 3,5 miliar). Mengenakan setelan abu-abu, Najib tampak tenang ketika tiga tuduhan pencucian uang dibacakan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Najib tiba di pengadilan didampingi anak-anaknya dalam iringiringan empat mobil. Dia tidak banyak berkomentar. Seusai sidang, Najib mengatakan tidak bersalah atas tiga dakwaan, pelanggaran kriminal, serta satu tuduhan atas penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepadanya pada bulan lalu. Adapun Shafee Abdullah, pengacara Najib, meminta pengadilan mengeluarkan gag-order. Gag-order atau perintah pembungkaman merupakan permintaan perintah pengadilan yang menyatakan suatu kasus untuk sementara tidak dapat didiskusikan di depan publik. Shafee berpendapat, salah satu cara menetapkan gag-order terhadap adanya komentar atau prasangka terhadap terdakwa di depan publik adalah dengan menunda dimulainya persidangan. Hakim Pengadilan Tinggi Mohamad Nazlan Mohd Ghazali mengatakan keputusan untuk menentukan jadwal sidang dan permintaan gag-order akan dibahas dalam persidangan pada Jumat mendatang.

Hakim juga akan menetapkan tanggal persidangan untuk kasus ini. Di luar persidangan, Shafee berkukuh kliennya tidak bersalah. “Saat kasus ini terjadi, SRC tidak lagi menjadi bagian dari 1MDB. Menurut dia, SRC, yang dibuat pada 2011 oleh pemerintah Najib, bertujuan mengejar investasi luar negeri dalam sumber daya energi yang menjadi unit usaha 1MDB hingga dipindah ke Kementerian Keuangan pada 2012. “Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan 1MDB,” ujar dia

Categories
News

Semua Negara Bagian di Australia Alami Kekeringan

NEW SOUTH WALES — Otoritas Australia menyatakan Negara Bagian New South Wales terkena dampak kekeringan hampir 100 persen akibat cuaca yang sangat kering pada periode Juni dan Juli lalu. Banyak petani yang gagal panen. Pasokan air dan pakan ternak juga semakin terbatas. ”Tidak ada orang di negara bagian yang tidak berharap melihat hujan bagi petani dan komunitas regional kami,” ujar Menteri New South Wales untuk industri primer, Niall Blair, kemarin. Pemerintah negara bagian dan federal menyediakan anggaran US$ 430 juta (sekitar Rp 6,2 triliun) sebagai dana bantuan darurat. New South Wales, negara bagian Australia yang terpadat penduduknya, merupakan kawasan penghasil seperempat pertanian untuk Australia. Menurut Biro Meteorologi, kawasan Australia Selatan baru saja mengalami musim gugur dengan curah hujan mencapai 57 milimeter. Curah hujan itu di bawah ratarata, yakni kurang dari 10 milimeter pada Juli lalu. Data dari Departemen Industri Primer menunjukkan hampir seperempat kawasan di Australia diklasifikasikan dalam kekeringan yang intens. Para petani menuturkan kisah-kisah mengerikan tentang gagal panen, kekurangan air, dan langkanya pakan ternak. Beberapa orang menghabiskan dana US$ 10 ribu (sekitar Rp 145 juta) per truk untuk membeli jerami. “Ini seperti Anda dipenjara setiap hari,” ujar Ashley Gamble, petani asal Queensland. Ketua Asosiasi Industri Makanan Ternak Australia, Frank McRae, mengatakan kekeringan di New South Wales praktis mengakibatkan menipisnya pakan untuk hewan. Simon Bourke, seorang agen perdagangan, mengatakan kepada ABC, “Kami menjual ternak yang sebenarnya tidak ingin kami jual.” Peternak sapi, David Graham, berharap akan turun hujan. “Kami hanya bisa saling mendukung melalui masa-masa sulit.” Selama masa kekeringan, pemerintah memberikan paket pembayaran tunai kepada petani yang memenuhi syarat hingga US$ 12 ribu (sekitar Rp 174 juta) yang dibayar dalam dua kali angsuran. Tapi komunitas petani khawatir dana bantuan itu tidak cukup. “Semua orang mengatakan itu terlalu sedikit dan terlambat,” kata Edwina Robertson, ketua komunitas.