Categories
News

Pencucian Uang, Najib Razak Terancam 15 Tahun Bui

KUALA LUMPUR — Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendapat dakwaan tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi, kemarin, Najib didakwa dengan tiga tuduhan pencucian dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar Rp 150 miliar) dari SRC International, bekas unit usaha 1MDB, ke rekening bank pribadinya. Seperti dilansir Free Malaysia Today, menurut dakwaan terbaru, Najib diduga menerima transfer dana sebesar 27 juta ringgit (sekitar Rp 94 miliar) pada 24-29 Desember 2014. Dalam periode yang sama, dia juga menerima 5 juta ringgit (sekitar Rp 17 miliar) dan 10 juta ringgit (kurang-lebih Rp 35 miliar) pada 10 Februari 2015 hingga 2 Maret 2015. Jika terbukti bersalah, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anti-Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terorisme, dan Hasil dari Kegiatan yang Melanggar Hukum, Najib, 64 tahun, diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Najib juga bisa dikenai denda maksimal lima kali uang ilegal yang diterimanya.

Wakil jaksa penuntut umum Hanafiah Zakaria mengajukan dakwaan baru dengan tiga tuduhan pencucian uang. Sebelumnya, saat diajukan ke pengadilan pada awal Juli lalu, Najib dituduh dengan empat tuntutan, yakni tiga tuntutan pidana dan satu tuntutan penyalahgunaan wewenang. Semua tuduhan itu berkaitan dengan perannya dalam kasus megakorupsi 1MDB. Dalam persidangan pada Juli lalu, Najib tidak ditahan karena mengajukan uang jaminan 1 juta ringgit (Rp 3,5 miliar). Mengenakan setelan abu-abu, Najib tampak tenang ketika tiga tuduhan pencucian uang dibacakan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Najib tiba di pengadilan didampingi anak-anaknya dalam iringiringan empat mobil. Dia tidak banyak berkomentar. Seusai sidang, Najib mengatakan tidak bersalah atas tiga dakwaan, pelanggaran kriminal, serta satu tuduhan atas penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepadanya pada bulan lalu. Adapun Shafee Abdullah, pengacara Najib, meminta pengadilan mengeluarkan gag-order. Gag-order atau perintah pembungkaman merupakan permintaan perintah pengadilan yang menyatakan suatu kasus untuk sementara tidak dapat didiskusikan di depan publik. Shafee berpendapat, salah satu cara menetapkan gag-order terhadap adanya komentar atau prasangka terhadap terdakwa di depan publik adalah dengan menunda dimulainya persidangan. Hakim Pengadilan Tinggi Mohamad Nazlan Mohd Ghazali mengatakan keputusan untuk menentukan jadwal sidang dan permintaan gag-order akan dibahas dalam persidangan pada Jumat mendatang.

Hakim juga akan menetapkan tanggal persidangan untuk kasus ini. Di luar persidangan, Shafee berkukuh kliennya tidak bersalah. “Saat kasus ini terjadi, SRC tidak lagi menjadi bagian dari 1MDB. Menurut dia, SRC, yang dibuat pada 2011 oleh pemerintah Najib, bertujuan mengejar investasi luar negeri dalam sumber daya energi yang menjadi unit usaha 1MDB hingga dipindah ke Kementerian Keuangan pada 2012. “Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan 1MDB,” ujar dia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *